INDONESIA

POPULASI: 225,300,000

IBUKOTA: Jakarta

ILO CORE CONVENTIONS TELAH DIRATIFIKASI: 29-87-98-100-105-111-138-182

Para aktivis serikat buruh menghadapi penahanan, pemukulan serta pemecatan-pemecatan yang tidak adil selama tahun tersebut. Enam pemimpin buruh PT Musim Mas, perusahaan kelapa sawit dipenjarakan dengan tuduhan-tuduhan yang mengada-ada untuk memojokkan mereka, empat dari mereka masih berada di penjara sampai tahun ini berakhir. Para pengusaha terlihat kebal dari hukum ataupun putusan pengadilan. 

HAK SERIKAT BURUH/PEKERJA DALAM UU

Buruh/pekerja sektor swasta menurut undang-undang bebas untuk mendirikan serikat buruh/pekerja dan menyepakati aturan mereka sendiri. Menurut UU Ketenagakerjaan, yang diadopsi tahun 2000, wajib bagi serikat buruh/pekerja mendaftarkan ke Depnakertrans agar keberadaannya diakui. Persyaratan yang diminta adalah paling sedikit sepuluh anggota dan dalam satu tempat kerja boleh terdapat lebih dari satu serikat buruh/pekerja. Lebih lanjut, UU tersebut memperbolehkan serikat buruh/pekerja untuk membentuk secara nasional dan menurut sektor usaha, tidak hanya tingkat perusahaan saja. Pengusaha yang menghalangi seorang buruh/pekerja untuk bergabung dengan serikat buruh/pekerja diancam hukuman denda dan penjara. UU tersebut juga memberikan hak kepada pegawai negeri untuk mengorganisir, tetapi kegiatan-kegiatannya diatur secara seksama.

Pembatasan: Pengadilan dapat membubarkan sebuah serikat buruh/pekerja jika prinsip-prinsip dasarnya bertentangan dengan UUD 1945 atau dengan Pancasila sebagai ideologi nasional yang menekankan konsensus dan kesatuan nasional, atau jika anggota atau pemimpinnya melakukan tindak pidana yang melanggar keamanan Nasional dengan nama serikat buruh/pekerja tersebut dan telah divonis paling sedikit lima tahun penjara. Sekali sebuah serikat buruh/pekerja dibubarkan, pemimpinnya tidak dapat membentuk serikat buruh/pekerja lagi dalam waktu tiga tahun.

UU tersebut membuat campur tangan Negara ke dalam urusan internal serikat buruh/pekerja menjadi sesuatu yang sah. Serikat buruh/pekerja harus terus menginformasikan kepada pemerintah tentang siapa yang dicalonkan untuk posisi apa dan perubahan dalam badan pengurus. Jika mereka tidak melakukan hal tersebut, pengurus serikat buruh/pekerja tidak akan mendapatkan pengakuan dan sehingga tidak lagi punya hak untuk mewakili anggotanya dalam perjanjian kerja bersama dan dalam wilayah-wilayah kegiatan serikat buruh/pekerja.

Menurut Pasal 119 UU Ketenagakerjaan, untuk dapat melakukan negosiasi perjanjian kerja bersama, sebuah serikat buruh/pekerja harus merekrut lebih dari 50 persen dari total pekerja di sebuah tempat kerja, atau harus menerima dukungan lebih dari 50 persen suara keseluruhan pekerja di perusahaan.

Perjanjian kerja bersama harus diselesaikan dalam waktu 30 hari setelah dimulainya negosiasi atau harus diserahkan ke Depnakertrans untuk mediasi, konsiliasi ataupun arbitrase.

Guru: Para guru umumnya tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang telah terdaftar di Depnakertarns sebagai serikat buruh. Meskipun demikian, karena UU Otonomi Daerah (UU No 22 Th 1999), cabang-cabang PGRI di kabupaten/kota juga harus mendaftarkan sebagai serikat buruh/pekerja di kantor Disnaker setempat untuk menerima status legal. Berdasarkan pengaturan di jaman Suharto, Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (KORPRI) juga mengklaim PGRI sebagai afiliasinya dan ingin tetap mendapatkan iuran yang dipotong secara otomatis dari gaji guru, meski keputusan PGRI nasional adalah melepaskan diri dari KORPRI. Resistensi KORPRI ditambah dengan kebingungan serta korupsi oleh pihak yang berwenang di Disnaker daerah, telah memberikan halangan yang terus menerus terhadap pendaftaran serikat buruh/pekerja PGRI tingkat daerah.  

Ketika PGRI mengajukan gugatan hukum untuk mencoba memaksa pemerintah agar menaati tanggungjawab konstitusinya untuk mengalokasikan 20% anggaran pemerintah pada pendidikan, Depnakertrans justru memotong semua komunikasi dengan PGRI dan memulai mendukung tiga serikat pekerja guru kecil non PGRI.

UU Ketenagakerjaan : UU Ketenagakerjaan sesuai dengan banyak, tetapi tidak keseluruhan, ketentuan standar-standar ILO dalam hak-hak asasi manusia yang mendasar di tempat kerja. Hanya, secara jelas UU ini tidak mematuhi konvensi buruh anak. Pasal 106 dari UU tersebut mengharuskan semua perusahaan dengan lebih dari 50 karyawan untuk mendirikan sebuah “lembaga kerjasama bipartit”, dengan representasi proporsional atas jumlah pekerja yang berserikat dan yg tidak berserikat di pabrik. Ketentuan ini mewajibkan lembaga tersebut didaftarkan pada yang berwenang di Pemerintah Daerah setempat. Peran dari lembaga ini tumpang tindih dengan peran representasi serikat buruh/pekerja.

UUK memasukkan pernyataan khusus tentang hak mogok, penggunaan tenaga kerja outsourcing dan kontrak (sekarang disalahgunakan oleh pengusaha tetapi pengusaha tidak mendapatkan hukuman), klausul tentang pembayaran gaji saat mogok terhadap isu-isu normatif (kebijakan manajemen dan sebuah hak dijamin oleh UU atau sebuah perjanjian kerja bersama), pelarangan tentang penggantian pekerja saat mogok yang sah dan gaji lebih tinggi jika seorang buruh diskors saat proses perselisihan kerja. 

Pembatasan atas Hak Mogok : Menurut UU Ketenagakerjaan, pekerja harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada yang berwenang dan kepada pengusaha tujuh hari sebelum mogok agar bisa dikatakan legal, menyebutkan kapan waktu mulai dan berakhirnya mogok tersebut, tempat mogok, alasan mogok, serta tanda tangan Ketua serta Sekretaris serikat buruh/pekerja yang mogok. Keputusan Menteri KEP 232/MEN/2003 menyatakan bahwa mogok adalah tidak sah di “perusahaan yang melayani kepentingan masyarakat umum dan/atau di tempat kerja dan atau di perusahaan yang kegiatannya akan membahayakan keselamatan kehidupan manusia jika dilanjutkan…”, apa saja jenis perusahaan yang termasuk dalam klasifikasi ini tidak dijelaskan, diserahkan kepada keputusan pemerintah. Regulasi yang sama juga mengklasifikasikan mogok sebagai tidak sah jika mogok tersebut “bukan merupakan hasil dari gagalnya negosiasi” dan memberikan kemudahan pada pengusaha untuk menghalangi gerakan serikat untuk mogok karena kegagalan diklasifikasikan sebagai negosiasi yang berujung pada deadlock “yang dinyatakan oleh kedua belah pihak

Sebelum para pekerja dapat melakukan mogok, mereka harus melakukan mediasi yang panjang dengan pengusaha, mulai dengan upaya bipartit dan, jika upaya tersebut gagal, dilanjutkan dengan mediasi yang difasilitasi oleh mediator dari pemerintah. Keputusan Menteri KEP 232/MEN/2003 juga menyatakan bahwa dalam kasus sebuah mogok adalah illegal, pengusaha harus membuat dua himbauan tertulis dalam periode tujuh hari untuk pekerja agar kembali bekerja. Pekerja yang tidak merespon himbauan tersebut akan dianggap mengundurkan diri. Himbauan-himbauan tersebut biasa digunakan oleh para pengusaha sebagai taktik intimidasi melawan para pemogok.

Dalam prakteknya, mogok telah dilarang di sektor publik, di layanan-layanan yang penting serta di perusahaan-perusahaan yang melayani kepentingan umum. Ini secara jelas keluar dari definisi pelarangan tindakan mogok yang diperbolehkan oleh Komite ILO untuk Kebebasan Berserikat, yang menyatakan bahwa mogok, baru tidak diperbolehkan jika terdapat tiga hal “ancaman yang jelas dan nyata terhadap kehidupan, keselamatan pribadi atau kesehatan terhadap sebagian atau seluruh populasi”.

UU Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial : UU tentang Perselisihan Industrial baru diberlakukan mulai 14 Januari 2006, untuk memberikan ruang terhadap pengangkatan para hakim adhoc serta untuk memastikan bahwa para hakim tersebut menerima pelatihan yang memadai.

UU tersebut menciptakan sebuah sistim peradilan buruh tripartit baru. Penyelesaian perselisihan industrial pertama dilakukan melalui negosiasi bipartit. Jika tidak tercapai kesepakatan di tingkat ini, seorang mediator atau konsiliator bisa dihadirkan dalam 30 hari. Jika hal tersebut juga masih belum berhasil, perselisihan tersebut dapat dibawa ke Peradilan Hubungan Industrial dan sebuah keputusan akan dikeluarkan dalam 50 hari kerja terhitung sejak sidang pertama untuk kasus tersebut.

Selama tahun pertama implementasi Peradilan Industrial, serikat buruh/pekerja terus mengeluh bahwa konsekwensi utama yang dimaksudkan dengan adanya Peradilan tersebut, yaitu untuk memberantas korupsi dalam proses resolusi perselisihan, ternyata tidak terpenuhi.

HAK SERIKAT BURUH/PEKERJA DALAM PRAKTEK

Menggunakan kerja kontrak untuk melemahkan serikat buruh/pekerja : Serikat buruh/pekerja telah mendapatkan pengaruh langsung dengan meningkatnya kecenderungan untuk menggunakan tenaga kerja kontrak. Dalam Pasal 59 dari UUK, tenaga kerja kontrak seharusnya hanya bisa digunakan untuk pekerjaan yang “sifatnya sementara”. Meskipun demikian, banyak pengusaha yang secara sengaja melanggar ketentuan ini dengan keterlibatan Kantor Disnaker setempat, sebagai alat untuk mengurangi ongkos tenaga kerja serta untuk menghapuskan serikat buruh/pekerja. Umumnya, perusahaan-perusahaan menyatakan pailit untuk menghindari pembayaran pesangon yang besar sebagaimana ditentukan oleh UU, menutup pabrik selama beberapa hari, kemudian mempekerjakan kembali para pekerja sebagai buruh kontrak dengan upah yang lebih rendah. Para pemimpin dan aktifis serikat buruh/pekerjanya biasanya tidak dipekerjakan kembali. Para pengusaha telah melakukan hal tersebut dengan seijin P4D dan P4P.   

Diskriminasi Anti Serikat Buruh/Pekerja : Menurut Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), hubungan antara pemerintah, pengusaha dan pekerja masih tegang. Seringkali, ketika buruh/pekerja mencoba untuk membuat serikat buruh/pekerja, perusahaan justru memecat atau menurunkan posisi pemimpin dan anggota serikat buruh/pekerja, membuat para buruh/pekerja takut untuk mengorganisir diri atau bergabung dengan serikat buruh/pekerja. Beberapa serikat buruh/pekerja menyatakan bahwa pemimpin mereka termasuk yang dipilih untuk di-phk saat perusahaan mengurangi jumlah tenaga kerja. 

Serikat buruh/pekerja juga menyatakan beberapa penyerangan dilakukan terhadap para organizer oleh kelompok paramiliter, yang didukung baik oleh militer maupun polisi dan dibayar oleh pengusaha, untuk mengintimidasi para buruh/pekerja atau membubarkan mogok. Aksi balas dendam terhadap serikat buruh/pekerja semacam itu belum pernah dicegah atau diberikan solusi efektif.

Keadilan lambat dan tidak ada jaminan Justice slow and not guaranteed: Prosedur legal sangat panjang, dengan kasus-kasus diskriminasi anti serikat buruh/pekerja terkadang berlangsung hingga enam tahun. Penyogokan dan korupsi terhadap para hakim telah merupakan masalah yang besar bagi buruh/pekerja yang terlibat dalam perselisihan, dan seringkali juga keputusan yang dihasilkan tidak berpihak pada mereka. Meski para buruh/pekerja yang dipecat mungkin diberikan kompensasi, tetapi jarang yang dipekerjakan kembali.

Perjanjian Kerja Bersama : Menurut Depnakertrans, sekitar 25 persen perusahaan dengan lebih dari 10 karyawan telah mempunyai perjanjian kerja bersama. Meskipun demikian, dalam kenyataannya perjanjian-perjanjian ini jarang yang melebihi ketentuan minimum sah yang dibuat oleh pemerintah dan seringkali berasal dari pengusaha yang secara sepihak membuat kesepakatan-kesepakatan dan mempresentasikannya ke perwakilan buruh/pekerja untuk mendapatkan tanda tangan dan tidak terjadi negosiasi yang sebenarnya.

Mogok : Prosedur mediasi yang dimandatkan secara legal yang harus diikuti sebelum melakukan mogok merupakan prosedur yang sangat panjang yang membuat mereka hampir tidak dapat mematuhinya. Sebagai hasilnya, mogok cenderung menjadi mogok yang tiba-tiba dan tidak sah yang terjadi setelah adanya kegagalan dalam menyelesaikan keluh kesah jangka panjang atau ketika pengusaha menolak untuk mengakui serikat buruh/pekerja.

Iuran : TIdak ada indikasi dalam perundangan mengenai apakah manajemen harus memainkan peran dalam pengumpulan iuran. Serikat buruh/pekerja sering mempunyai masalah untuk membujuk pengusaha dalam mengumpulkan iuran langsung dari gaji buruh/pekerja.

Export processing zones (EPZs): Diluar fakta bahwa UU Ketenagakerjaan masih berlaku di tujuh EPZ di dalam negeri, sebenarnya ada sentimen anti serikat buruh/pekerja yang lebih kuat di zona-zona tersebut. Muhammad Lutfi, Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dalam bulan Juni secara terbuka menyatakan bahwa organisasinya mempunyai rencana untuk menciptakan Zona Ekonomi Special (SEZ) di tiga pulau besar yang terdapat di Propinsi Kepulauan Riau. Dia menambahkan bahwa “calon investor potensial sangat khawatir dengan masalah-masalah serikat buruh/pekerja, dan biaya sangat besar dipakai untuk membayar kompensasi untuk para buruh/pekerja yang di-phk. Kita sekarang sedang mengeksplorasi kemungkinan membuat implementasi regulasi ketenagakerjaan di SEZ yang lebih rileks/fleksibel.” Namun, belum ada tindak lanjut yang dilakukan untuk mengimplementasikan rencana itu pada tahun tersebut. 

Intervensi Polisi : Polisi mempunyai sejarah panjang dalam mengintervensi demo dan mogok buruh/pekerja atas permintaan pengusaha. Kekerasan bukan hal yang tidak lumrah. Aktivis buruh, Dita Sari, mengatakan mereka sering didukung oleh milisi atau preman yang disewa oleh pengusaha. Polisi menyatakan bahwa para preman itulah yang sebenarnya bertanggung jawab atas kekerasan yang dilakukan.

Pada tahun 2005, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara resmi mengeluarkan regulasi yang disebut “Pedoman Tindakan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Penegakan hukum dan Ketertiban dalam Perselisihan Hubungan Industrial”. Dibuat oleh kepolisian dan dengan bantuan ILO, Depnakertrans, dan serikat buruh/pekerja serta asosiasi pengusaha, panduan tersebut membatasi keterlibatan polisi dalam perselisihan semacam itu untuk menjaga ketertiban hukum. Panduan tersebut lebih lanjut menyatakan polisi harus ”bertindak profesional dan proporsional, menghormati hak asasi manusia” dan , “tidak terlibat dalam mekanisme perselisihan industrial apapun.”

Di atas kertas, ini ini jelas sebuah langkah maju, namun implementasi panduan tersebut masih tetap tidak merata, khususnya untuk daerah-daerah di luar Jakarta dan daerah-daerah industri utama lainnya.

PELANGGARAN TAHUN 2006

Kekerasan oleh Polisi dan pemecatan di PT Cipta Mebelindo Lestari: Anggota serikat buruh “SBSI 1992” di PT Cipta Mebelindo Lestari, pabrik mebel, melakukan mogok dan  beberapa rangkaian demo terbuka pada bulan Maret untuk mempublikasikan pelanggaran terhadap UU Ketenagakerjaan yang dilakukan secara terus menerus oleh perusahaan tersebut dan ketidakmauan perusahaan untuk membayar upah minimum selama dua tahun terakhir. Pada 6 Maret, Wakil Ketua PUK, Junius Nakhe, dihantam dan dipukuli oleh preman yang disewa oleh manajemen perusahaan. Polisi menolak untuk melakukan penangkapan meskipun faktanya serikat buruh tersebut dapat mengidentifikasi para penyerang. Bulan April, manajemen pabrik mulai memecat para aktivis serikat buruh, dan memecat 447 dari 800 buruh pabrik tersebut. Pada 31 Juli Samsir Hasibuan, seorang anggota serikat buruh, ditembak lututnya oleh polisi. Polisi menyatakan bahwa Samsir ditembak pada saat melakukan pengrusakan properti di muka gerbang perusahaan, tetapi saksi mata dari serikat buruh menyatakan bahwa mereka melihat polisi memasuki rumah Samsir, menyeretnya keluar dan menembaknya. Setelah ditembak, Samsir ditahan dan tetap dalam penahanan saat di rumah sakit sampai dia dipindahkan ke penjara tanggal 12 Agustus. Dia dan dua anggota serikat buruh lainnya, M. Ridwan dan Kamiso, juga ditahan pada 31 Juli dengan tuduhan melakukan pengrusakan terhadap properti perusahaan.

PT Musim Mas – memberangus serikat buruh/pekerja, memenjarakan pemimpinnya : Lima pengurus serikat pekerja disidang di pangadilan atas tuduhan melakukan mogok dan demo pada bulan September 2005 di PT Musim Mas, perusahaan perkebunan dan penyulingan kelapa sawit di Palalawan, dinyatakan bersalah dan divonis pada bulan Februari 2006. Ketua SP KAHUTINDO PT Musim Mas Robin Kimbi dan Sekretaris Wilayah KAHUTINDO Propinsi Riau Masry Sebayang divonis 2 tahun penjara. Pemimpin serikat pekerjanya Suyahman, Safrudin dan Akhen Pane masing-masing divonis satu tahun dua bulan. Sruhas Towo yang ditahan sebulan setelah kawan-kawannya disidang terpisah dan divonis pada 17 Maret dengan 14 bulan penjara.

SP Kahutindo PT Musim  Mas telah menerima banyak tantangan dari taktik anti serikat pekerja yang dilancarkan oleh manajemen yang memecat pemimpin-pemimpinnya termasuk dukungan manajemen terhadap serikat pekerja perusahaan, menggunakan pekerja pengganti, serta kekerasan terhadap protes serikat pekerja selama mogok di bulan September 2005 oleh satpam perusahaan yang mengendarai mobil dan ditabrakkan ke kerumunan yang mencederai dua anggota serikat. Merespon cepat keluhan yang diajukan oleh manajemen Musim Mas tentang kerusakan terhadap pintu gerbang pabrik, polisi setempat kemudian menahan enam pemimpin serikat pekerja dengan tuduhan yang mengada-ada yakni melanggar ketertiban umum.

Tidak sekalipun selama masa persidangan, jaksa penuntut umum mencoba untuk membuktikan, dan demikian pula hakim, tidak menemukan bahwa mereka pernah bersentuhan dengan gerbang pabrik.

Anggota yang dipecat dan pemimpin serikat pekerja yang dipenjara diharuskan, dengan tanpa upah atau bahkan perumahan, menerima penyelesaian dari manajemen Musim Mas pada bulan Juni. Pesangon yang jumlahnya jauh dari yang dimandatkan UU diberikan kepada 211 buruh yang di-phk, dengan imbalan pemimpin serikat pekerja mereka membatalkan banding atas vonis yang telah dijatuhkan, para buruh yang di-phk membatalkan kasus atas pemecatan yang semena-mena, dan serikat pekerja dipaksa untuk meminta Building Worker’s International (BWI) dan International Union of Foodworkers (IUF) untuk membatalkan komplain ke ILO. Seorang perwakilan PT Musim Mas dicalonkan sebagai delegasi pengusaha untuk Konferensi Perburuhan Internasional pada bulan Juni untuk mempresentasikan hasil dari perselisihan sebagai bukti mujarabnya sistim hubungan industrial Indonesia. Tidak satupun dari BWI maupun IUF setuju untuk menarik keluhan ke ILO. ILO meminta pemerintah untuk melakukan “investigasi independen terhadap situasi tentang bagaimana penyelesaian dengan para pemimpin serikat pekerja yang dipenjara tersebut dicapai.” Akan tetapi, rekomendasi ILO ini dan yang lainnya sebagian besar tidak dipedulikan oleh pemerintah. 

Robin Kimbi and Masry Sebayang tetap berada di penjara sampai tahun berakhir. Akan tetapi, empat pemimpin serikat pekerja lainnya dibebaskan bulan Oktober 2006 setelah menerima “Remisi Hari Raya” yang biasa diberikan pemerintah saat Hari Raya Idul Fitri.

Serikat buruh/pekerja gula menghadapi pengusaha yang kejam : Federasi Serikat Pekerja Mandiri Tembakau Tebu dan Gula (FSPM TG) telah menjadi subyek dari kampanye yang terus dilakukan untuk menghancurkan federasi tersebut. Komite ILO untuk Kebebasan Berserikat membuat serangkaian rekomendasi yang lengkap pada bulan Juni 2006 tetapi pemerintah Indonesia menolak untuk mengimplementasikannya.

Tekanan kampanye anti serikat berdampak langsung terhadap kesehatan Presiden FSPM TG Daud Sukanto yang telah menderita tiga kali serangan jantung sejak pendirian FSPM TG. Akibatnya, untuk sementara waktu dia tidak dapat menjalankan pekerjaan serikat pekerjanya. Padahal, 24 serikat pekerja yang tadinya bergabung dengan FSPM TG menghadapi berbagai kampanye pelecehan dari manajemen serta federasi buruh sebelumnya. Di Pabrik Gula Gempolkerep, polisi dipanggil oleh manajemen untuk mengintimidasi para buruh/pekerja yang berserikat. Manajemen di pabrik ini serta dua pabrik lainnya mengetahui adanya para buruh yang terlibat kegiatan serikat buruh/pekerja, dan melakukan tindakan balas dendam kepada mereka dengan cara tidak memanggil mereka untuk bekerja pada saat musim produksi mulai. Di pabrik-pabrik lain, buruh/pekerja yang diidentifikasi sebagai pemimpin serikat buruh/pekerja setempat mendapatkan hukuman mutasi ke daerah yang terpencil, jauh dari anggotanya. Di pabrik PTPN XI, manajemen memaksa para buruh/pekerja untuk bersumpah atas agamanya masing-masing untuk tidak bergabung dengan serikat buruh/pekerja afiliasi FSPM TG. 

Pada akhir tahun, upaya banding Daud Sukamto untuk dipekerjakan kembali di Kebun Gunung Madu, tempat dimana dia di-phk bulan Maret 2005, sedang menunggu pertimbangan Mahkamah Agung RI.

Kompas menunjukkan kekerasan terhadap serikat buruh/pekerja: Pada 8 Desember, Kompas, Koran harian terbesar di Indonesia, memecat Bambang Wisudo, seorang wartawan veteran yang juga Sekretaris Serikat Pekerja Kompas. Wisudo adalah salah satu pendiri dari serikat pekerja tersebut setelah jatuhnya Soeharto, dan selama beberapa tahun, dia secara konsisten menentang regulasi dan kebijakan perusahaan yang mengganggu standar profesionalisme dan reporting dari para wartawan. Hanya dua bulan sebelum pemecatannya, Wisudo baru saja mendapatkan keberhasilan dalam membuat kesepakatan dalam perjanjian kerjasama yang sarat konflik dengan manajemen yakni tentang bagi hasil (profit sharing) bagi karyawan Kompas. Sebagai pembalasan dendam, manajemen merekayasa sebuah hukuman mutasi untuk menghukum Wisudo dengan rencana untuk mengirimnya ke Propinsi Maluku yaitu tempat terjauh dari wilayah Indonesia bagian Timur, lebih dari 1000 mil dari rumahnya di Jakarta. Pada saat yang sama, Ketua serikat pekerjanya dimutasi ke Padang, Sumatera Barat, yang merupakan arah yang berlawanan. Pada saat Wisudo menolak untuk dimutasi, dan mulai menyebarkan leaflet sebagai perlawanan atas tindakan manajemen, petugas keamanan membawanya keluar dengan paksa ke sebuah ruang, di mana dia harus berada di sana sampai beberapa jam, sampai Pimpinan Redaktur Kompas Suryopratomo menyampaikan surat pemecatannya.   

Securicor/G-4 menolak untuk mempekerjakan kembali aktivis serikat buruh/pekerja yang dipecat: Pelecehan anti-serikat buruh/pekerja terus berlangsung di Securicor/Group-4 Falk di Jakarta di mana ratusan anggota serikat buruh/pekerja di-phk pada Mei 2005 setelah mogok tentang persyaratan dan kondisi. Pada Juni 2006, Mahkamah Agung memutuskan agar 262 buruh/pekerja yg di-phk dipekerjakan kembali, tetapi manajemen Securicor menolak untuk mematuhi putusan itu. Akhirnya, setelah enam minggu penundaan, pada bulan Juli Securicor menyelesaikan perselisihan dengan membayar semua buruh/pekerja yang dirugikan dengan pembayaran uang pesangon resmi ditambah dengan tambahan 11 bulan gaji yakni periode selama mogok berlangsung. Tidak ada satupun yang dipekerjakan kembali.

Depnakertrans, Peradilan Perburuhan terlibat dalam penolakan PT Panarub untuk mempekerjakan kembali para pemimpin buruh/pekerja : PT Panarub menolak untuk mematuhi sebuah temuan yang dikeluarkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tanggal 31 Mei yang menyatakan bahwa pemecatan terhadap 33 pimpinan dan anggota serikat pekerja Perbupas bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Dasar. Disnaker Propinsi setuju untuk membiarkan pemecatan tetap berlangsung meskipun faktanya, temuan Disnaker tidak menunjukkan bukti adanya “kesalahan serius”. P4P secara cepat mendukung putusan Depnakertrans, sehari setelah kasus itu. 

PT Fumira menolak untuk mengakui serikat buruh/pekerjanya, dan memecat pemimpinnya : Empat puluh lima anggota serikat buruh/pekerja, termasuk Ketua dan Sekretaris PUK dipecat pada 1 November di P.T. Fumira, sebuah pabrikan lembaran baja di Bekasi, Indonesia yaitu perusahaan gabungan antara Nippon Steel Corporation, Mitsui & Co, Ltd dan sebuah perusahaan Indonesia, P.T. Ragam Logam. Manajemen menolak untuk mengakui serikat pekerja di perusahaan tersebut setelah serikat pekerjanya berafiliasi dengan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), yang merupakan afiliasi dari International Metalworkers Federation (IMF). Perusahaan tersebut juga menolak untuk bernegosiasi dalam perjanjian kerja bersama dan menghukum buruh/pekerja secara sepihak dengan cara memotong 30 persen bonus tunjangan hari raya tahunan resmi. Perusahaan lalai dalam mengikuti prosedur yang sah untuk pemberitahuan dimuka kepada para karyawan dan peradilan perburuhan, dan kemudian menolak untuk mematuhi putusan oleh Disnaker kabupaten yang menyatakan bahwa para buruh/pekerja harus dipekerjakan kembali.

Memecat buruh/pekerja yang melakukan mogok sah : P.T. Tunggal Sila Farma, pabrik obat-obatan, melakukan aksi balas dendam terhadap 158 anggota serikat buruh/pekerja setelah mereka memulai mogok sah pada 30 Mei. Manajemen tidak lama kemudian langsung menskors semua pemogok dan kemudian mengajukan permohonan pada Peradilan Perburuhan untuk memecat mereka. Para pekerjanya yang juga anggota FARKES-Reformasi (FARKES/ITUC/PSI) mulai mogok setelah manajemen menolak untuk menjamin kondisi kerja yang sudah berlangsung tetap berjalan setelah sebuah rencana merjer dengan perusahaan Swiss DKSH Health Care. Meskipun serikat pekerja mematuhi semua prosedur yang dipersyaratkan, perusahaan tetap mengatakan bahwa mogok tersebut sebagai tidak sah dan memecat para pekerja. Disnaker setempat karena mendapatkan informasi dari perusahaan awalnya setuju bahwa mogok tersebut tidak sah, tetapi setelah menerima semua dokumentasi dari serikat pekerja berbalik menyatakan bahwa mogok tersebut adalah sah.  

PT Sanyo memecat pemimpin serikat buruh/pekerja PT Sanyo fires union leaders: Lebih dari 2000 buruh/pekerja di PT Sanyo Indonesia, anak perusahaan Sanyo Jepang, melakukan mogok di bulan Agustus untuk memprotes pemecatan terhadap tiga pemimpin mereka. Perusahaan memecat pemimpin serikat buruh/pekerja dengan alasan pelanggaran disipliner yang tidak jelas, tetapi kenyataannya para pemimpin itu dipecat karena aksi balas dendam setelah mereka memimpin demonstrasi pada bulan April yang menuntut upah lebih tinggi –karena sebelumnya manajemen perusahaan pernah setuju bahwa mereka tidak akan menghukum siapapun yang terkait dengan demo bulan April. Perusahaan menolak untuk memberikan komentar terhadap pemecatan pemimpin buruh/pekerja tersebut, tetapi mengancam untuk menghukum setiap buruh/pekerja yang berpartisipasi dalam mogok bulan Agustus.

PT United Can Company (PT UCC) menghancurkan serikat buruh/pekerja setelah terdaftar : Pabrik PT UCC yang berlokasi di luar Jakarta, memproduksi kaleng untuk Coca-Cola dan pabrik minuman ringan lainnya. Manajemen PT UCC memecat 12 pemimpin serikat buruh/pekerja dari serikat buruh/pekerja yang baru saja terbentuk yakni PTP GSBI, setelah secara resmi terdaftar di Disnaker setempat. Surat pemecatan yang diberikan kepada 12 pemimpin buruh menyatakan bahwa alasan pemecatan adalah karena mereka “mendistribusikan selebaran serikat” ini merupakan pelanggaran nyata terhadap perlindungan diskriminasi anti serikat buruh/pekerja UU Ketenagakerjaan. Manajemen terus menolak untuk mengakui PTP GSBI atau berunding dengannya. Dengan tantangan selama bertahun-tahun di peradilan perburuhan industrial Indonesia, 12 pemimpin pekerja yang tidak bekerja lagi menghadapi kenyataan bahwa mereka tidak dapat bertahan secara ekonomi dan harus memberikan nafkah kepada keluarga mereka. Dengan adanya tekanan yang diberikan pada mereka, mereka akhirnya menyudahi usaha mereka untuk mengharapkan dipekerjakan kembali dan akhirnya setuju menerima upah pesangon.  

KSBSI menyatakan maraknya pemecatan dan intimidasi anti-serikat : Bulan Oktober, KSBSI bertemu dan mengajukan komplain ke Menteri Tenaga Kerja, Erman Suparno, menyatakan adanya diskriminasi anti serikat yang sistematis (termasuk intimidasi, hukuman mutasi, skorsing dan pemecatan pemimpin serikat buruh KSBSI di tingkat perusahaan). Secara khusus, yang masuk dalam target adalah perusahaan energi besar AS, PT Freeport McMoran, yang memecat seorang pemimpin buruh KSBSI di pabrik Timika, dan PT Kiani Kertas, sebuah perusahaan pulp dan kertas, di mana juru bicaranya mengakui telah memanggil 63 anggota Brimob sebagai respon terhadap protes KSBSI atas penolakan perusahaan untuk mengakui dan berunding dengan serikat buruh.

Indonesia

Population: 225 300 000

Capital: Jakarta

ILO Core Conventions Ratified: 29 - 87 - 98 - 100 - 105 - 111 - 138 - 182

Union activists faced arrests, beatings and unfair dismissals during the year. Six trade union leaders at the Musim Mas palm oil company were sent to prison on trumped up charges, four of whom remained in jail at year’s end. Employers appear to be able to ignore the law and court rulings with impunity.

Trade union rights in law

Private sector workers are by law free to form unions and draw up their own rules. Under the Trade Union Act, adopted in 2000, it is mandatory for unions to register with the Manpower Ministry in order to be recognised. They are required to have at least ten members and there can be more than one union at a workplace. Furthermore, the law allows unions to form nationwide and across business sectors, not just at enterprise level. Employers who prevent a worker from joining a union are liable to a fine or imprisonment. The law also gives civil servants the right to organise, but their activities are carefully regulated.

Restrictions: A court can dissolve a trade union if its basic principles conflict with the 1945 Constitution or with the "Pancasila", the national ideology which puts the emphasis on consensus and national unity, or if its members or leaders have committed a crime against national security in the union’s name and have been sentenced to at least five years in prison. Once a union is dissolved, its leaders cannot form another for three years.

The law makes state interference in the internal affairs of the trade unions legal. The unions have to keep the government informed of nominations to, and changes in their governing bodies. If they do not, the union could lose official recognition and, therefore, the right to represent its members in collective bargaining and other areas of union activity.

Under Article 119 of the Manpower Act, in order to negotiate a collective agreement, a union must recruit more than 50 per cent of the total workforce in the establishment, or must receive more than 50 per cent support in a vote of all the enterprise’s workers on its demands.

Collective agreements must be concluded within 30 days after the beginning of negotiations or must be submitted to the Manpower Ministry for mediation, conciliation or arbitration. A collective agreement is valid for two years and may be extended for a maximum of one more year.

Teachers: Teachers mainly belong to the Teachers’ Association (PGRI), which has been registered with the Ministry of Manpower at the national level as a trade union. However, because of the Decentralisation Law (Law 22/1999), PGRI branches at the district level must also register as unions with local Ministry officials to receive legal status. Based on Suharto-era arrangements, the Indonesia Corps of Civil Servants (KORPRI) also claims PGRI as an affiliate and has sought to maintain an automatic dues’ deduction from teachers’ salaries, despite a national PGRI decision to distance the organisation from KORPRI. Resistance from KORPRI, combined with confusion and corruption by local Manpower authorities, has been a consistent barrier to local level PGRI union registrations.

Following the filing of a lawsuit by PGRI to try to compel the government to comply with its constitutional responsibility to spend 20% of the government budget on education, the Ministry of Manpower cut off all communications with PGRI and began supporting three small non-PGRI teachers’ unions.

The 2003 Manpower Act: The Manpower Act meets many, but not all, of the ILO standards on fundamental human rights at work. Notably, it still does not comply with the child labour conventions. Section 106 of the Act compels all companies with more than 50 employees to establish a "bipartite cooperation institution", with representation proportionate to the number of union and non-union workers in the factory. It requires that the institution be registered with local government authorities. The role of these institutions overlaps with the representative role of unions.

The Act includes a specific statement on the right to strike, the use of outsourcing and contract labour (now being abused with impunity by employers), a clause on the payment of wages during strikes over "normative" issues (management policy and a right guaranteed by law or a collective bargaining agreement), a prohibition on replacement workers during legal strikes and higher pay if a worker is suspended during the labour dispute process.

Restrictions on the right to strike: Under the Manpower Act, workers must give written notification to the authorities and to the employer seven days in advance for a strike to be legal, specifying the starting and ending time of the strike, venue for the action, reasons for the strike, and including signatures of the chairperson and secretary of the striking union. Ministerial regulation KEP.232/MEN/2003 declares illegal all strikes at "enterprises that cater to the interests of the general public and/or at enterprises whose activities would endanger the safety of human life if discontinued…". What types of enterprises are included in this classification is not specified, leaving it to the government’s discretion. The same regulation also classifies strikes as illegal if they are "not as a result of failed negotiations" and gives employers leeway to obstruct a union’s move to strike because failure is classified as negotiations that lead to a deadlock "that is declared by both sides."

Before the workers can proceed with a strike, they must also engage in lengthy mediation with the employer, beginning with bipartite bargaining and, if that fails, proceed to mediation facilitated by a government mediator. Ministerial regulation KEP.232/MEN/2003 also provides that in the case of an illegal strike, an entrepreneur must make two written appeals within a period of seven days for workers to return. Workers who do not respond to those appeals are considered to have resigned. Such appeals are commonly used by employers as intimidation tactics against strikers.

In practice, strikes have been prohibited in the public sector, in essential services, and at enterprises that serve the public interest. This clearly goes beyond the definition of acceptable prohibitions on strike action by the ILO Committee on Freedom of Association, which has held that strikes may only be restricted where there exists "a clear and imminent threat to the life, personal safety or health of the whole or part of the population".

The Industrial Relations Disputes Settlement Act of 2004: The Industrial Disputes Act did not go into effect until 14 January 2006, to allow for the appointment of judges and to ensure they received proper training.

The Act created a new system of tripartite labour courts. Settlement of industrial disputes is first to be sought through bipartite negotiation. If no resolution is reached at this level, a mediator or conciliator can be brought in within 30 days. If that too fails, the dispute can be brought before the Industrial Relations Court and a verdict should be issued within 50 working days of the first hearing of the case.

During the first year of implementation of the Industrial Courts, labour unions continued to complain that the major intended consequence of the Courts, to root out corruption in the dispute resolution process, was not met.

Trade union rights in practice

Using contract labour to undermine unions: Unions have been directly affected by the increasing trend of using contract labour. In Section 59 of the Manpower Act, contract labour is supposed to be used only for work that is "temporary in nature". However, many employers are wilfully violating these provisions with the connivance of local offices of the Ministry of Manpower and Transmigration (hereafter: Ministry of Manpower), as a means of reducing labour costs and eliminating unions. Typically, companies declare bankruptcy in order to avoid paying the significant severance payments provided for under law, close the factory for several days, and then rehire workers as contract labour at a lower cost. Leaders and activists in the union are usually not re-hired. Employers have done so with the apparent approval of both Provincial and Central Committees for the Settlement of Labour Disputes.

Anti-union discrimination: According to the Indonesian Prosperity Trade Union (KSBSI), relations between government, employers and workers are still tense. Frequently, when workers try to set up trade unions, companies either terminate their employment or demote union leaders and members, making workers afraid to organise or join a union. Some unions claim that strike leaders were singled out for lay-offs when companies downsized their workforce.

Trade unionists also cite a number of attacks on their organisers by paramilitary groups, supported by the military and police and paid for by employers, to intimidate workers or break strikes. Such retribution against unionists has not been prevented or remedied effectively.

Justice slow and not guaranteed: Legal procedures are very long, with anti-union discrimination cases sometimes taking up to six years. Bribery and corruption of judges have been a huge problem for workers involved in disputes, and accordingly decisions are often not in their favour. While dismissed workers may be financially recompensed, they are rarely reinstated.

Collective bargaining: According to the Ministry of Manpower, about 25 per cent of companies with over ten employees have collective bargaining agreements. However, in reality these agreements rarely go beyond the legal minimum provisions set by the government and often result from employers unilaterally drawing up agreements and presenting them to workers’ representatives for signature rather than negotiation.

Strikes: The legally-mandated mediation procedures which must be followed before calling a strike are so lengthy that they are almost never adhered to. As a result, strikes tend to be wildcat strikes that break out after the failure to settle long-term grievances or when an employer refuses to recognise a union.

Dues: There is no indication in the legislation as to whether management should play a role in collecting dues. Trade unions regularly have problems persuading employers to deduct dues directly from workers’ salaries.

Export processing zones (EPZs): Despite the fact that the labour laws still apply in the country’s seven EPZs, there is generally stronger anti-union sentiment in the zones. Muhammad Lufti, the Chairman of the government’s Investment Coordinating Board (BKPM), publicly stated in June that his organisation has plans to create Special Economic Zones on the three major islands of Riau Island province. He added that "potential investors are very concerned about the union issue, and the huge cost of paying compensation to dismissed workers. We are now exploring the possibility of relaxing the implementation of the labour legislation in the SEZs." However, no further action was taken to implement those plans during the year.

Police intervention: The police have a long history of intervening in workers’ demonstrations and strikes at the behest of employers. Violence is not unusual. Labour activist, Dita Sari, says they are often supported by militias or thugs who are hired by the employers. The police claim it is these thugs who are responsible for the violence.

In 2005 the Indonesian National Police officially issued a regulation entitled "Guidelines on the Conduct of the Indonesian National Police in Handling Law and Order in Industrial Disputes." Developed by the police with the support of the ILO, the Ministry of Manpower, and trade unions and employer associations, the guidelines limit police involvement in such disputes to the maintenance of law and order. The guidelines further provide that police shall "act in professional and proportional manner, uphold human rights" and finally, "not be involved in any industrial dispute mechanisms."

While clearly a step forward, at least on paper, implementation of the guidelines remained uneven, particularly outside Jakarta and other main industrial areas.

Violations in 2006

Police violence and firings at PT Cipta Mebelindo Lestari: Members of the "SBSI 1992" union at the PT Cipta Mebelindo Lestari furniture factory went on strike and launched a series of public demonstrations in March to publicise the company’s continued violations of the labour law and failure to pay the minimum wage during the previous two years. On 6 March, the Deputy Chairman of the union, Junius Nakhe, was beaten and slashed by thugs hired by factory management. The police declined to make arrests despite the fact that the union was able to identify the attackers. In April, factory management started firing union activists among the workers, and laid off 447 of the factory’s 800 workers. On 31 July, Samsir Hasibuan, a union member, was shot by the police in the knee. Police claimed that Samsir was shot while destroying property in front of company gates, but eyewitnesses from the union state they saw police enter Samsir's house, drag him out, and shoot him. After being shot, Samsir was arrested and kept under detention at the hospital until he was transferred to jail on 12 August. He and two other union members, M. Ridwan and Kamiso, who were also arrested on 31 July were charged with destroying company property.

PT Musim Mas – busting the union, imprisoning the leaders: Five trade unionists on trial on charges stemming from a strike and demonstration in September 2005 at the PT Musim Mas palm oil plantation and refinery in Palalawan were declared guilty and sentenced by the court on 3 February 2006. SP KAHUTINDO PT Musim Mas Union Chairperson Robin Kimbi and KAHUTINDO Riau Province Regional Secretary Masry Sebayang were sentenced to two years' imprisonment. Union leaders Suyahman, Safrudin, and Akhen Pane each received one year and two months. Sruhas Towo, who was arrested a month after his colleagues and tried separately, was sentenced on 17 March to 14 months in jail.

The Kahutindo PT Musim Mas had faced a gauntlet of anti-union tactics by management, including the firing of its leaders, management support for a yellow union, use of replacement workers, and finally, violence against the union pickets during the September 2005 strike by company security guards who drove a truck into the picket injuring two members. Responding with alacrity to a complaint filed by Musim Mas management about damage to the factory gate, the local police then arrested the six union leaders on trumped up charges of crimes against public order.

At no point during their trials did the prosecutors attempt to prove, or did the judges find, that they came into contact with the factory gate.

The fired members and jailed leaders of the union were compelled, with no wages or even housing, to accept a Musim Mas management settlement in June. Significantly less than the legally mandated severance pay was provided to 211 fired workers, in exchange for which the union leaders gave up their appeals of their sentences, the fired workers dropped their case against unjust firing, and the union was forced to call on the Building Workers’ International (BWI) and the International Union of Foodworkers (IUF) to drop a complaint filed with the ILO. A PT Musim Mas representative was nominated as an employer delegate to International Labour Conference in June to present the outcome of the dispute as evidence of the efficacy of the Indonesian industrial relations system. Neither the BWI nor the IUF agreed to retract the complaint to the ILO. The ILO requested the government to conduct an "independent investigation into the circumstances under which the settlement with the imprisoned union leaders was reached." However, this and the other ILO recommendations were largely ignored by the government.

Robin Kimbi and Masry Sebayang remained in jail at year’s end. However, the remaining four union leaders were released in October 2006 after receiving a standard 'holiday remission' from the government for the Muslim holiday of Idul Fitri.

Sugar workers union faces employer onslaught: The Federation of Independent Tobacco, Cane and Sugar Workers (FSPM TG) has been the subject of a continuing campaign to destroy the federation. The ILO Committee of Freedom of Association made a series of comprehensive recommendations in June 2006 which the Government of Indonesia has refused to implement.

The duress of the anti-union campaign has had a direct impact on the health of the sacked FSPM TB President, Daud Sukamto, who has suffered three heart attacks since the FSPM TG was founded. As a result he has been temporarily unable to conduct his trade union work. Meanwhile, the 24 unions that initially joined the FSPM TG face concerted campaigns of harassment from management and their former labour federation. At the Gempolkrep Sugar Mill, police were called in by management to intimidate union workers. Management at this and two other mills identified workers involved in union activities, and retaliated by not calling them to work when the milling season started. In other mills, workers identified as local union leaders have received punitive transfers to remote areas, far from their members. At the PTPN XI mill, management forced workers to swear a religious oath not to join the FSPM TG affiliated union.

At year’s end, Daud Sukamto’s appeal for reinstatement at the Gunung Madu Plantation, from where he was sacked in March 2005, was awaiting consideration by the Indonesian Supreme Court.

Kompas points towards trade union violation - fires senior union leader: On 8 December, Kompas, the largest daily newspaper in Indonesia, fired Bambang Wisudo, a veteran reporter who is the Secretary of the Kompas Trade Union. Wisudo was one of the founders of the union after the fall of Soeharto, and over the years, he had also consistently fought company regulations and policies that disrupted reporters’ professionalism and reporting standards. Just two months before his firing, Wisudo had succeeded in concluding a hotly disputed collective agreement with management over profit-sharing for Kompas employees. In retaliation, management engineered a punitive transfer to punish Wisudo, planning to send him to Maluku province in the farthest reaches of eastern Indonesia, over 1000 miles from his home in Jakarta. At the same time, the Chairman of the union was transferred to Padang, West Sumatra, the opposite side of the country. When Wisudo refused the transfer, and began distributing leaflets in opposition to management’s action, company security guards forcibly removed him to a holding cell, where he remained for several hours until Kompas Editor-in-Chief, Suryopratomo, delivered a letter firing him.

Securicor/G-4 refuses to reinstate fired unionists: Anti-union harassment continued at Securicor/Group 4 Falk in Jakarta where hundreds of union members were dismissed in May 2005 after a strike over terms and conditions. In June 2006, the Supreme Court ruled in favour of the reinstatement of 262 fired workers, but Securicor management refused to comply with the ruling. Finally, after six weeks of delays, in July Securicor settled the dispute by paying all the aggrieved workers the legal severance pay plus an additional 11 months of back pay covering the period of the strike. There were no reinstatements.

Ministry of Manpower, Labour Court complicit in PT Panarub refusal to reinstate union leaders: PT Panarub refused to comply with a finding issued by the Indonesian National Human Rights Commission on 31 May which stated the company’s dismissal of 33 top leaders and activist members of the Perbupas union was contrary to the labour law and the Indonesian Constitution. The Regional Ministry of Manpower agreed to allow the dismissal to proceed despite the fact that the Ministry’s finding did not find any evidence of ‘gross wrong-doings’. The Central Labour Court promptly upheld the Ministry’s ruling, the day after the case was filed.

PT Fumira refuses to recognise the union, fires leaders: Forty-five union members, including the local union Chairman and Secretary were fired on 1 November at P.T. Fumira, a metal sheet manufacturer in Bekasi, Indonesia which is a joint venture of Nippon Steel Corporation, Mitsui & Co. Ltd, and an Indonesian company, P.T. Ragam Logam. Management refused to recognise the local union after it affiliated with the Indonesian Metalworkers Trade Union (FSPMI), an affiliate of the International Metalworkers Federation. The company also refused to negotiate a collective agreement and penalised workers by unilaterally cutting by 30 per cent a legally required annual holiday bonus. The company failed to follow legally required procedures for advance notice to employees and the labour court, and subsequently refused to comply with a decision by the district manpower office stating that the workers must be rehired.

Firing workers conducting a legal strike: The P.T. Tunggal Sila Farma pharmaceutical factory retaliated against 158 union members after they started a legal strike on 30 May. Management immediately suspended all the strikers and subsequently filed a request with the Labor Court to terminate them. The workers, who are members of the Indonesian Pharmaceutical and Healthcare Workers Union - Reformed (FARKES/ITUC/PSI) began their strike after management refused to guarantee current working conditions after a planned merger with the Swiss company DKSH Health Care. Although the union followed all required procedures the company claimed the strike was illegal and dismissed the strikers. The local government Manpower Office initially advised the company that it agreed the strike was illegal, but after receiving all documentation from the union reversed its advice and stated that the strike was legal.

PT Sanyo fires union leaders: Over 2,000 workers at PT Sanyo Indonesia, a subsidiary of Sanyo of Japan, went on strike in August to protest the termination of three of the union's leaders. The company fired the union leaders for unspecified disciplinary infractions, but in fact the leaders were singled out for retaliation because they led a demonstration in April demanding higher pay – going back on the word of the company’s management, which had previously agreed not to punish anyone in connection with the April demonstrations. The company refused to comment on the terminations of the union leaders, but threatened to punish any workers participating in the August strike.

PT United Can Company (PTT UCC) destroys union just as it registers: The PTT UCC factory outside of Jakarta produces cans for Coca-Cola and other soft drink manufacturers. PTT UCC management fired the 12 union leaders of a newly formed union, PTP GSBI, after it was formally registered at the Ministry of Manpower. The termination letters given to the 12 leaders cited "distributing union literature" as the reason for the firing, a clear violation of the anti-union discrimination protections in the labour law. Management continued to refuse to recognise PTP GSBI or bargain with it. Facing years of challenges in Indonesia’s industrial courts, the 12 unemployed union leaders recognised they had no way to survive economically and provide support to their families. Under duress, they ultimately abandoned their effort to secure reinstatement and agreed to receive severance pay.

KSBSI alleges widespread anti-union firings and intimidation: In October, the KSBSI met and filed complaints with the Minister of Manpower, Erman Suparno, alleging systematic anti-union discrimination (consisting of intimidation, punitive transfers, suspensions, and firings of KSBSI trade union leaders at the plant level) in 20 different companies. Particularly singled out for attention was the US energy giant, PT Freeport McMoran which fired a SBSI trade union leader at its Timika plant, and PT Kiani Kertis, a pulp and paper company, whose spokesman admitted calling 63 members of the mobile police brigade in response to KSBSI protests against the company’s refusal to recognise and bargain with the union.